Prabowo Ajak Masyarakat Lapor Jika Lihat Kejanggalan DPT

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta seluruh masyarakat kembali memeriksa daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah timnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) menemukan 17,5 juta DPT tidak wajar, salah satunya mengenai banyaknya kelahiran DPT di tanggal yang sama.

“Kalau di situ masih ada nama orang yang sudah mati, tolong dilaporkan. Kalau ada yang tidak wajar tolong dilaporkan,” kata Prabowo di Cianjur, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (12/3).

Prabowo dalam kesempatan itu juga menyampaikan berbagai kejanggalan yang ditemukan pihaknya dalam DPT Pemilu ini. Misalnya, kata dia, masih adanya nama orang yang sudah meninggal dunia justru tercantum dalam DPT. Prabowo juga mengklaim DPT ganda banyak ditemukan pihaknya.

“Kalau ada nama seseorang beberapa kali disebut, ini aneh namanya. Nama yang sama, tanggal lahir sama, alamat sama, ini belasan kali disebut. Ini harus dibersihkan,” kata dia

Meski begitu, Prabowo tetap menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah bersedia menerima laporan dan masukan dari BPN. Ketua Umum Partai Gerindra ini meyakini, KPU mampu mewujudkan pemilu yang berintegritas.

“Kami sangat berterima kasih, KPU yang sekarang sangat menerima saran-saran, masukan, dan koreksi dari kita. Tampaknya, KPU kali ini mau menjadi hakim yang adil. Tapi, mungkin masih ada oknum aparat tertentu yang tidak bisa melihat arah kehendak rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengadukan temuan 17,5 juta data pemilih janggal dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut temuan itu didapat berdasarkan penyisiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHB2).

“Menurut kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17 juta 500 ribu nama ya itu minimal. Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid,” ujar Hashim saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (11/3).

Kemendagri pun akhirnya buka suara terkait temuan tersebut. Kondisi itu terjadi, salah satunya karena warga yang bersangkutan lupa tanggal kelahirannya.

Jika seseorang lupa tanggal, tetapi ingat bulan lahir, maka akan ditulis lahir di tanggal 15 bulan tersebut. Kemudian jika warga yang bersangkutan tidak ingat bulan dan tanggal, maka akan ditulis 31 Desember, 1 Januari, ataupun 1 Juli.

“Itu sudah berlangsung sejak awal tahun 2000-an. Dan sudah diatur Permendagri 19 Tahun 2010,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi, Senin (11/3).

SUMBER : CNNINDONESIA

Andi G Prakoso
%d blogger menyukai ini: