PSBB DKI Diperpanjang Dan Perlu Kenakan Denda bagi Pelanggar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan akan memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Proses legal perpanjangan masa 14 hari sedang dikaji.

“Sedang menunggu kepgub lanjutan. Berdasarkan kajian, betul (diperpanjang),” ucap pejabat Humas Dinas Kesehatan DKI Jakarta Irma Yunita saat dihubungi detikcom, Rabu (22/4/2020).

Menurut Irma, kondisi wabah virus Corona di DKI Jakarta belum juga reda. Masih terjadi peningkatan kasus positif Corona setiap hari.

“Iya, sesuai dengan tren laporan kasus harian. Bisa dilihat di web (corona.jakarta.go.id),” ucap Irma.

Namun, kebijakan ini tampaknya belum bisa menekan penyebaran Covid-19. Kemarin saja ada 167 kasus positif Covid-19 di Jakarta. Ahli epidemiologi asal Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif lantas menyebutkan bahwa jika Pemprov DKI berencana memperpanjang pemberlakuan PSBB, harus dipertegas aturannya dengan pengenaan sanksi denda.

Hal itu sejatinya sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor (Pergub) 33 Tahun 2020 tentang PSBB. “Dalam peraturannya ada sanksi, kan ada maksimal Rp 100 juta, itu kan maksimalnya,” kata Syahrizal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/4/2020). Menurut Syahrizal, pemerintah bersama dengan kepolisian harus menentukan denda dari masing-masing pelanggaran. “Misalnya Rp 50.000 untuk tilang enggak pakai masker, atau Rp 200.000 untuk restoran yang masih ada tempat yang berkumpul,” ucap Syahrizal. Dia berpendapat, PSBB di periode pertama ini sangat longgar. Aparat hanya menegur para pelanggar sehingga tidak menimbulkan efek jera masyarakat. Namun, jika benar PSBB akan diperpanjang, maka pemprov DKI bisa menganggap 14 hari awal ini sebagai bentuk sosialisasi pada warga. Syahrizal memerkirakan, butuh dua bulan pemberlakuan PSBB hingga virus ini bisa dikontrol penyebarannya.

PSBB diterapkan dengan tujuan membatasi aktivitas masyarakat agar penyebaran virus corona dapat terkontrol. Selama PSBB, warga diminta untuk beribadah, bekerja, dan belajar di rumah.

Mereka hanya diperkenankan keluar rumah ketika membeli kebutuhan pokok atau bekerja di 11 sektor yang masih diperbolehkan beroperasi. Transportasi umum juga dibatasi beroperasi dari pukul 06.00-18.00 WIB setiap harinya. Bagi warga yang melanggar, bisa terancam pidana satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Seperti diketahui, PSBB DKI Jakarta dimulai sejak 10 April 2020 dan berakhir pada 23 April 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan penanganan virus Corona memakan waktu lama.

“Berapa lamanya? Setahu saya, di seluruh dunia, belum ada yang bisa selesai. Di Tiongkok, Wuhan masih ada masalah. Padahal mereka sudah berjalan lebih dari empat bulan. Sepertinya kita di Jakarta harus bersiap periode yang mungkin agak panjang,” ucap Anies dalam rapat virtual bersama Timwas Penanggulangan COVID-19 DPR RI, Kamis (16/4).

Dengan demikian, menurut Anies, masa PSBB kemungkinan besar akan diperpanjang. “PSBB itu diberlakukan 14 hari, padahal dalam kenyataan wabah seperti ini tidak bisa selesai dalam 14 hari, hampir pasti diperpanjang,” ujar Anies.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mempertanyakan efektivitas penerapan PSBB, terutama di DKI Jakarta.

Dia menilai terdapat tumpang tindih aturan yang memicu kebingungan bagi pelaksana dan publik. Dia memberikan contoh, di DKI Jakarta saja ada tiga regulasi yang dinilai tidak kompak.

Peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan, dinilai berseberangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Gubernur DKI.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mempertanyakan efektivitas penerapan PSBB, terutama di DKI Jakarta.

Dia menilai terdapat tumpang tindih aturan yang memicu kebingungan bagi pelaksana dan publik. Dia memberikan contoh, di DKI Jakarta saja ada tiga regulasi yang dinilai tidak kompak.

Peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan, dinilai berseberangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Gubernur DKI.

“PM Nomor 18 Tahun 2020 itu berseberangan dengan peraturan menteri kesehatan yang dipakai oleh seluruh rangkaian untuk mengatur Covid-19. Ini yang menjadi persoalan sehingga ada ambiguitas di situ sehingga memicu kebingungan pelaksana dan publik,” ungkapnya dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (22/4/2020).

Kondisi ini berdampak pula pada penegakan aturan itu sendiri. Dia menegaskan, PSBB tidak akan efektif jika tanpa disertai sanki tegas bagi para pelanggar.

“Kalau saya kan mahzabnya karantina atau lockdown, tapi pemerintah memilih PSBB, ya sudah saya ikuti saja. Tapi persoalannya, selama tidak ada sanksi, kebijakan itu tidak berarti apa-apa,” urainya.

Dia memberikan contoh, ketika Gubernur DKI Anies Baswedan hendak menertibkan perkantoran yang masih buka. Upaya itu beberapa kali menemui jalan buntu. Dia bilang, sejumlah industri masih buka karena mendapat izin melalui surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian.

Ini belum selesai muncullah surat edaran dari menteri perindustrian yang memberikan pengecualian kepada banyak sekali sektor industri sehingga susah dilaksanakan.

“Ternyata banyak sekali assembling mobil ini, kendaraan bermotor perakitannya, itu tidak libur karena harus memenuhi kontrak penjualan,” bebernya.

Kondisi di DKI Jakarta, menurut Agus, bisa jadi cerminan penerapan PSBB di daerah lain. Artinya, bukan tidak mungkin penegakan aturan itu juga akan ‘mandul’ di Bodetabek, Kota Surabaya, dan daerah lain yang bakal menerapkan PSBB.

“Nah ini yang membuat sulit. Lalu yang disalahkan KRL. Enggak bisa disalahkan KRL kan hulunya enggak bener. Pasti harus pergi karena kalau enggak siapa yang ganti gajinya,” ujar Agus.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: