Sri Mulyani Pesan Dana Penanganan Pandemi COVID-19 Jangan Dikorupsi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti agar anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 tidak dikorupsi. Total dana yang digelontorkan sendiri pun mencapai Rp 695 triliun.

Setidaknya instansi pemerintah yang diberi amanah menyalurkan anggaran tersebut dapat merealisasikan pencairannya sebesar 95-98%.
“Semoga mereka benar-benar mengikuti seperti yang saya sebutkan tadi, semoga tidak dikorupsi ya, supaya memberi manfaat kepada orang-orang. Saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita semua, tapi bisa jadi ada kendala,” kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menerangkan bahwa jika realisasi belanja pemerintah bisa mencapai 99% atau bahkan 100% itu merupakan suatu hal yang bagus.

Tapi yang harus ditekankan adalah uang yang disalurkan itu tepat sasaran. Intinya dirinya ingin apa yang dilakukan benar-benar memerhatikan situasi ekonomi dan sosial masyarakat.

“Jika realisasi anggaran bisa mencapai hampir 99% atau 100% kemudian tepat sasaran itu bagus. Tapi jika serapan anggaran 99% tapi kualitas serapan dipertanyakan, itu menjadi alarm,” jelasnya.

Dirinya pun menyoroti pemerintah daerah (pemda) dalam hal penggunaan anggaran. Sebab 1/3 belanja negara dilakukan oleh daerah.
“Kita berbicara tentang sepertiga dari pengeluaran sebenarnya tergantung pada pemerintah daerah dan kapasitas pemerintah daerah, kepemimpinan, kemampuan untuk menyampaikan semua berbeda dari provinsi ke kabupaten dan kemudian kota,” tambah Sri Mulyani.

Pemerintah mengalokasikan dana penanganan covid-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun. Namun, realisasinya baru mencapai Rp151,25 triliun atau 21,75 persen per 6 Agustus 2020.

Guyuran dana jumbo itu memberikan konsekuensi kepada pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah masih optimis defisit anggaran bisa dijaga di level tersebut.

“Itu semua faktor yang akan kami terus monitor hingga akhir tahun fiskal ini. Kami masih berharap target defisit anggaran 6,34 persen bisa dijaga di level tersebut,” katanya.

Untuk diketahui, besaran defisit anggaran itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020. Pemerintah merevisi naik target defisit anggaran dari sebelumnya Rp582,9 triliun atau 5,07 persen terhadap PDB yang tercantum dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020.

Bentang Nusantara
%d blogger menyukai ini: