Waktu Dua Minggu, Jawa Timur Di-Deadline Harus Turunkan Angka Positif Korona

Untuk kali pertama sejak Covid-19 merebak di Indonesia, Jokowi melaksanakan kunjungan kerja ke luar Jabodetabek. Kemarin (25/6) presiden terbang ke Surabaya dan Banyuwangi untuk mengecek penanganan Covid-19.

Di Surabaya, presiden hadir di Gedung Negara Grahadi dan mendengarkan penjelasan dari Gugus Tugas Jatim tentang kondisi pandemi di wilayah itu. Menurut presiden, ada dua hal utama yang perlu diperhatikan. Yakni, ekonomi dan kesehatan.

Dia mengingatkan, IMF memprediksi tahun ini pertumbuhan ekonomi sejumlah negara yang memiliki ekonomi kuat akan minus. Misalnya, Amerika Serikat diprediksi menuju -8 persen, Jepang (-5,8), Prancis (-12,5), Italia dan Spanyol (-12,8), Inggris (-10,2), serta Jerman (-7,5). ’’Artinya apa, demand nanti terganggu,’’ tuturnya. Dampaknya, supply juga ikut terganggu yang akhirnya berimbas pada produksi. Semuanya akan rusak.

Karena itu, dalam pengendalian Covid-19, dua hal tersebut harus diselesaikan secara bersamaan. Tidak boleh mengutamakan pemulihan ekonomi, tapi kesehatan diabaikan. Sebaliknya, tidak boleh penanganan di sektor kesehatan mengabaikan dampak ekonomi.

Dalam urusan kesehatan, dia mengingatkan betapa parahnya kondisi di Jatim beberapa waktu belakangan ini. Pertambahan kasus harian hampir selalu tertinggi se-Indonesia. Bahkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) melaporkan, kemarin ada 247 kasus baru di Jatim. Secara kumulatif, jumlahnya 10.545 kasus. Nyaris sama dengan DKI Jakarta yang kumulatifnya kemarin 10.600 kasus.

Karena itu, dibutuhkan manajemen krisis dan koordinasi yang baik di antara semua pihak. Termasuk antara provinsi dan kabupaten/kota. ’’Saya melihat memang yang paling tinggi adalah Surabaya Raya,’’ ujar Jokowi. Ketiganya adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga dan dikendalikan terlebih dahulu karena penularannya secara bersamaan. ’’Nggak bisa Surabaya sendiri, nggak bisa,’’ tegasnya. Kota Surabaya harus berada dalam satu manajemen terpadu bersama Gresik dan Sidoarjo. Selain itu, kabupaten/kota lainnya di Jatim harus mendapat perhatian ekstra. Sebab, arus mobilitas ke Surabaya tidak hanya berasal dari Gresik dan Sidoarjo, tetapi juga dari daerah lain. Itu berpengaruh terhadap naik turunnya penularan.

Karena itu, dia memerintah Pangkogabwilhan II untuk turun tangan. Khususnya dalam memanajemeni RS darurat dan menyinergikannya dengan RS-RS rujukan. Memilah-milah pasien berkategori berat dan ringan, termasuk penempatannya di RS. Dengan begitu, tidak ada penumpukan pasien di RS tertentu, padahal banyak RS lain yang kosong.

Selain manajemen perawatan, tes virus yang masif dan pelacakan yang lebih agresif harus terus dilakukan. ’’Yang menumbuhkan optimisme kita, angka kesembuhannya berada pada posisi yang lumayan, yaitu 31 persen,’’ lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu. Dia memberikan tenggat, dalam dua pekan ke depan semua lini sudah harus benar-benar terintegrasi. Mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, hingga lingkungan kampung di level RT dan RW. Dengan demikian, dalam dua pekan ke depan kasus korona bisa diturunkan.

Presiden juga mengingatkan agar daerah tidak buru-buru menetapkan kondisi new normal. Harus ada prakondisi terlebih dahulu dan dicari waktu yang paling tepat untuk melonggarkan pembatasan. Rujukan utamanya adalah data-data yang dimiliki dan saran dari para ilmuwan. ’’Jangan kita membuat kebijakan tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya,’’ jelasnya. Wajib ada masukan dari para epidemiolog dan pakar dari perguruan tinggi sebelum membuat kebijakan.

Dia juga menginstruksi Pemprov Jatim mencari waktu yang tepat. Khofifah harus mencari kabupaten/kota yang siap menerapkan kenormalan baru.

“Kemudian, yang berkaitan prioritas sektor. Sektor mana dulu yang harus dibuka yang menjadi prioritas bukan langsung semuanya dibuka. Kita memang harus melalui tahapan-tahapan sehingga tadi saya sampaikan gas dan remnya ini harus pas betul,” ujar dia.

Presiden ke-7 RI ini menyampaikan sektor dengan risiko penyebaran covid-19 harus didahulukan. Ada sembilan sektor ekonomi dalam tahap prakondisi, yaitu logistik, pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, serta transportasi barang.

“Sektor yang memiliki risiko sedang tentu saja dinomorduakan dan sektor yang memiliki sektor tinggi dinomortigakan atau dinomorempatkan dan seterusnya,” tutur Jokowi.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: