Kebijakan Pemprov DKI mengenai PSBB

Kebijakan Pemprov Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons situasi persebaran virus corona yang masif terjadi di wilayahnya. Dirangkum dari sejumlah pemberitaan Kompas.com, berikut sejumlah kebijakan yang telah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menangani Pandemi Covid-19:
Penutupan tempat wisata Pada 14 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua tempat-tempat wisata milik Pemprov DKI Jakarta. Tempat wisata itu meliputi Kawasan Monas, Ancol, Kawasan Kota Tua, Taman Margasatwa Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Taman Ismail Marzuki, Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Rumah Si Pitung, dan Pulau Onrust. Museum-museum juga mengalami nasib yang sama. Pemprov akan membersihkan lokasi wisata yang ditutup dengan menyemprotkan disinfektan.

Work from Home
Sabtu (28/2/2020).(Tangkapan layar YouTube) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 Maret 2020 mengeluarkan imbauan bagi perusahaan-perusahaan di Jakarta untuk melakukan meniadakan kegiatan perkantoran dan menggantinya dengan sistem Bekerja dari Rumah atau Work From Home (WFH). Sehari setelahnya, Anies mengeluarkan Surat Edaran yang berisi perintah WFH bagi seluruh pegawai Pemprov.

Menutup sekolah
Kebijakan lain yang juga dikeluarkan oleh Pemprov DKI adalah menutup semua sekolah dari segala kegiatan belajar-mengajar sejak 16 Maret 2020. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk siswa-siswi SMA dan SMK ikut terdampak.

Menangguhkan sistem ganjil genap
Pemprov DKI untuk sementara waktu menangguhkan kebijakan pembatasan kendaraan dengan sisten ganjil-genap mulai 16 Maret 2020. Dalam kondisi normal, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan trasnportasi umum dengan memberlakukan kebijakan ganjil-genap ini. Namun, untuk kondisi wabah seperti sekarang ini, kebijakan ini tidak diberlakukan. Kendaraan umum dipandang tidak lagi aman untuk menunjang mobilitas masyarakat, karena dimungkinkan bisa terjadi penularan virus di sana.

Meniadakan kegiatan peribadatan
Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk meniadakan semua kegiatan peribadatan di tempat ibadah selama 2 pekan, per 19 Maret 2020. Kegiatan peribadahan yang dimaksud adalah yang melibatkan banyak orang, seperti Salat Jumat dan Misa gereja Minggu. Untuk selanjutnya, Pemerintah Provinsi akan terus melakukan pemantauan kondisi untuk menentukan apakah kebijakan ini dihentikan atau diperpanjang.

Pembatasan dalam PSBB
Dengan penerapan PSBB di DKI Jakarta, merujuk pada Permenkes, berikut lingkup pembatasan PSBB:

    •Peliburan sekolah dan tempat kerja
    Peliburan dikecualikan untuk kantor/instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait: Pertahanan dan keamanan, Ketertiban umum, Kebutuhan pangan, Bahan bakar minyak dan gas, Pelayanan kesehatan, Perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

    •Pembatasan kegiatan keagamaan
    Pembatasan adalah kegiatan keagamaan dilakukan di rumah, dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. Pembatasan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

    •Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
    Artinya, yang dimaksud adalah dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Pembatasan ini dikecualikan untuk: Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya, termasuk kegiatan olahraga.

    •Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
    Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

    •Pembatasan moda transportasi
    Pembatasan ini dikecualikan untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar-penumpang, serta moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

    •Pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan
    Dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan memperhatikan pembatasan kerumunan.
R Segara
%d blogger menyukai ini: